Monday, August 22, 2005

Papua, Tanah Islam

Alkisah, dalam sebuah perundingan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), juru runding Belanda ngotot mengatakan Papua bukan bagian dari Indonesia. Alasannya, orang Papua tak mirip orang Indonesia.

Tapi argumen itu dipatahkan juru runding Indonesia. ''Kalau tak mirip orang Indonesia, apa lebih mirip orang Belanda?'' PBB pun manggut-manggut, dan Papua diserahkan ke Indonesia. Kisah itu memang hanya anekdot, tapi menyimpan pesan berarti. Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, mengatakan solidaritas etnik Melanesia lah yang menjadi salah satu faktor membesarnya isu Papua di Capitol Hill. Salah satu anggota Kongres Amerika Serikat (AS) yang mensponsori RUU Otorisasi Hubungan Internasional (Foreign Relations Authorization Act) atau HR 2601 adalah Eni FH Faleomavega dari Samoa.

Menlu sendiri menilai alasan etnik tersebut sesungguhnya tidak terlalu tepat. Sebab Eni FH Faleomavega sendiri berada di AS, sebuah negara multietnik. ''Ada black American, hispanik, dan lainnya,'' kata Menlu. Tanpa menyebut negara, Menlu juga menyatakan sejumlah parlemen negara tetangga, LSM, gereja, juga merongrong Papua. Rongrongan juga datang dari dalam negeri sendiri. Dibanding daerah lain di Indonesia, Papua memang baru bergabung secara the jure dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1969, lewat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Tokoh nasionalis, Amin Aryoso, mengatakan Pepera merupakan sebuah jalan tengah yang didorong oleh Presiden AS, John F Kennedy, yang saat itu menjadi mediator konflik RI-Belanda soal Irian Barat.

Meski termasuk belakangan masuk dalam peta geografi Indonesia, Papua sebenarnya merupakan wilayah tradisional Kerajaan Tidore, yang saat ini masuk dalam wilayah teritorial Maluku Utara. Papua merupakan wilayah adat Tidore dengan sebutan Nyih Gulu-Gulu Kolano Ngaruha Mafor Soa Raha se Papoua Gam Sio. Dalam struktur adat Tidore, sampai kini Papua masih merupakan bagian integral Tidore. Setidaknya sampai era Sultan Zainal Abidin Syah --yang pernah menjabat sebagai gubernur Provinsi Perjuangan Irian Barat-- perangkat-perangkat adat dari Papua masih dilibatkan dalam setiap pelaksanaan upacara adat Tidore. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa Tidore.

Fakta sejarah tersebut merupakan landasan kokoh keberadaan Papua di dalam wilayah NKRI, melebihi alasan-alasan lain yang muncul belakangan. Sebelum Belanda angkat kaki lewat Pepera, Belanda pernah dipaksa angkat kaki dari Papua oleh Sultan Nuku. Tak heran, saat muncul gonjang-ganjing masalah Papua, pada tahun 2000 lalu, pihak Kesultanan Tidore kembali mengusulkan penyelesaian dengan pendekatan historis.

Kini, ikatan masa lalu tersebut seperti hendak diputus setelah dua anggota Kongres AS mempersoalkannya. Dan kini, usul Papua merdeka dengan cerdik disisipkan di HR 2601 yang berisi berbagai persoalan. Mantan Staf Komisi Hubungan Internasional Kongres AS, Bara Hasibuan, mengatakan bahwa 351 dari 435 anggota Kongres sudah setuju HR 2601 menjadi RUU yang akan diteruskan ke Senat untuk dibahas.

Usulan tersebut cerdik, katan menurut Bara, dari 435 anggota Kongres, yang mendukung item Papua hanya 36 orang. Dia menyatankan agar dilakukan upaya amandemen atas item Papua di HR 2601. Mengingat hubungan strategis dengan RI, Bara optimistis dalam waktu dekat Menlu AS, Condoleeza Rice, akan memberikan laporan ke Kongres, yang isinya mendukung Pepera 1969. Tapi dia berharap masalah itu tak diremehkan. Deputy Chief of Mission KBRI di Washington DC, Andri Hadi, mengatakan perjalanan HR 2601 menjadi UU masih jauh.

Tapi dia menilai tetap perlu diwaspadai. Bagaimana pun, kata dia, mencuatnya isu Papua di Kongres merupakan langkah besar orang-orang yang ingin memojokkan Indonesia. Dia mengatakan lobi dan penjelasan perlu digencarkan. Pasalnya, kata Andri, provisi Papua dalam HR 2601 penuh dengan disinformasi. Misalnya, dinyatakan bahwa Pepera yang digelar Juli-Agustus 1969 yang diikuti 1.025 pemimpin Papua dipenuhi manipulasi. Selain itu, dinyatakan bahwa terjadi berbagai pelanggaran HAM di Papua, yang sampai saat ini korbannya mencapai 100 ribu orang.

Anggota Kongres AS, memang tak sepenuhnya mendukung Papua. Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Robert Waxler (Florida), misalnya, menyatakan bahwa pihaknya tidak mendukung separatisme di Indonesia. Kata dia, jaminan pemerintah AS terhadap integritas NKRI telah disampaikan oleh Presiden George Bush kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun sikap AS tersebut mulai tampak agak meragukan. Pasalnya, menurut Direktur Urusan Asia Pasifik Departeman Pertahanan AS, Brigjen John Allen, sikap Pemerintah AS jelas mendukung integritas NKRI. Namun, kata dia dalam dialog tentang pertahanan di Jakarta, kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari persetujuan Kongres.

Tak heran bila Juru Bicara Deplu, Marty Natalegawa, menilai Pemerintah AS tidak ada salahnya bila kembali menyatakan sikapnya soal Papua, apakah sama dengan sebagian anggota Kongres yang pro Papua merdeka atau tidak. ''Ini akan membuktikan adanya kesamaan antara pernyataan dan sikap di lapangan,'' katanya.

Sumber Republika

0 Comments:

Post a Comment

<< Home